Berikut Isi Pidato Presiden RI Ir.
Jokowi Widodo :
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita
semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para
Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para
Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para
Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Ibu Megawati
Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try
Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati para Duta Besar
Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi
Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya
muliakan.
Marilah kita bersama-sama
bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya
kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari ini di depan sidang yang
terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai
Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita patut berterimakasih kepada
para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno,
Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden
Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas perjuangan dan kerja keras
para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh
rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia
Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh,
pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan
mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu
sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk
Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih dari itu, Indonesia yang
membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri
dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar
ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh
gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik
dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang
kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, saat ini Indonesia
juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah
seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15
tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari
sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi
kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara
maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya
muliakan,
Semua itu menunjukkan bahwa
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita
harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan
yang menghadang di hadapan kita.
Selama ini kita terjebak pada
pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada
perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati
lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi,
menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan
hidup bangsa.
Menipisnya budaya saling
menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun
institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan,
media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego
masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya
kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.
Lebih-lebih, saat ini ada
kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan
menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika
media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan
nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak
pada histeria publik' dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut
isu-isu yang berdimensi sensasional.
Tanpa kesantunan politik,
tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan
kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk
tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan
miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara yang saya
hormati,
Sekarang ini siklus perekonomian
global maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi seperti itu
bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulangkali.
Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.
Selain itu, banyak masalah
mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai
kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga
pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih
sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.
Di bidang maritim, illegal
fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian
negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah
ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan
ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per
hari.
Sementara itu, di bidang
kesehatan, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi
masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai
sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum mentas
dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun
antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan
fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat.
Indonesia juga dihadapkan pada
beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua,
dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu
pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah
prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.
Pemerintah tentu tidak hanya
berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan
pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan
penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.
Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air,
Sejarah telah mengajarkan kepada
kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan.
Persatuan!
Pada tahun-tahun awal
kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu
melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.
Dalam kondisi sulit seperti itu,
hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan
antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat erat dan mendalam. Semangat
persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar
yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan
bermartabat.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi
seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu
membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan
jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud.
Seperti Saudara-saudara ketahui,
saya baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil
guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi
pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang
membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah
satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan
kesejahteraan dalam perikehidupan mereka.
Saudara-saudara yang saya
banggakan,
Konsolidasi demokrasi telah kita
raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan
transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang
bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari
pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas
sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan
oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan
manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanpa keberanian melakukan
lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan
nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan
nasional.
Sejauh ini Pemerintah senantiasa
menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal
diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan
tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan
dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan
kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu,
kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga
dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air,
Saya memahami, kebijakan yang
saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah
seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat.
Namun, moral politik saya
mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang saya tempuh
adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan
jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi
BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.
Sebagai ilustrasi, tahun 2014,
sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya
dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati oleh
masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau
terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai
praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk
membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat
melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun
lebih banyak lagi infrastruktur.
Hadirin sekalian yang saya
muliakan,
Pemerintah menyadari kebijakan
pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita.
Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya
akan berbuah manis.
Banyak infrastruktur dan
fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh
masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang
dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu
kemiskinan. Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara
berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro,
Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisa kita lakukan dengan
pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat
sasaran.
Bagi masyarakat kita yang kurang
beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan
Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus
mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional,
baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai program itu merupakan
jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada
saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka
harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif.
Saudara-saudara yang saya
muliakan,
Sejalan dengan nafas Nawacita,
Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun
jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam
beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula
jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun
lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan
tambahan banyak galangan kapal.
Di bidang energi, dalam sepuluh
bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik
di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan,
kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan
pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi
bagi lompatan kemajuan bangsa kita.
Kita juga perbanyak pasar rakyat,
agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan
dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan
Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan
pertambangan.
Pemerintah juga mengupayakan agar
beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan
kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu,
khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan
lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa.
Hadirin sekalian yang saya
muliakan,
Saya ingin membuktikan bahwa kita
tidak boleh lagi memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas,
memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan
laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga
harus melindungi laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan
penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi
ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang
pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
Salah satu agenda saya yang
terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari
infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang
produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi
maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.
Seiring dengan itu, kita juga
harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita
harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh
kesungguhan.
Itulah bagian awal dari upaya
kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas
untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global.
Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan
Kelautan Nasional Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya
hormati,
Guna mendorong penguatan ekonomi
nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan
rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa
kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan
yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan
keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa
sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
akan kokoh.
Seperti digariskan dalam UUD
1945, prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini
menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas,
mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk itu Indonesia akan terus
mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah
konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global.
Indonesia akan terus
berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta
memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi
pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung
kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar
saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi
kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Kita juga akan membangun kekuatan
pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam
negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas
kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga
kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar
250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap
menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan
bangsa yang cinta damai.
Sejalan dengan itu, dalam rangka
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi
KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong
pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus
ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek
preventif dan fasilitatif.
Pemerintah juga telah membentuk
Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang
kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang
amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat
bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang
dikotori oleh korupsi.
Hadirin sekalian yang saya
muliakan,
Secara khusus saya ingin
memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun
Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus
Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan
akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk
melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi
karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari,
melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi
generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite
rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
Saat ini Pemerintah sedang
berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan
kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada
rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban
sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang
terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan
kemanusiaan di bumi Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya
muliakan,
Di akhir pidato kenegaraan yang
terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan
optimisme Saudara-saudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah
mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.
Juga kepada beberapa perwakilan
Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan,
pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan
lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut hadir bersama-sama
kita di ruangan yang terhormat ini.
Kita membutuhkan lebih banyak
lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung
tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk
itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi
mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang,
optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa,
serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Dengan dukungan tulus, kesabaran,
dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi
fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan
berbuah manis.
Mengakhiri pidato ini, saya ingin
mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia tanggal 17 Agustus 1953; "...kita tidak bertujuan bernegara
hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara
buat selama-lamanya."
Untuk hidup sejahtera perlu kerja
keras, butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara! AYO
KERJA untuk rakyat!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terimakasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar