Menjaga Etika Berbicara Di Ruang Publik Dan Media Sosial Agar Tidak Terjerat UU ITE

Dengan diberlakukannya UU ITE mulai hari ini Masyarakat semakin dituntut untuk menjaga etika berbicara di ruang publik seperti membuat status di media sosial. Perlu anda ketahui dan sepertinya harus diketahui secara sesama Jika ada ucapan atau pernyataan menyinggung perasaan orang lain, tak menutup kemungkinan bagi siapapun dapat di laporkan kepihak berwajib dengan tuduhan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah di Revisi oleh pemerintah mengenai UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini.

Ketentuan dan Ketetapan ini merujuk pada aturan yang memberlakukan sebuah undang-undang bisa diterapkan maksimal 30 hari setelah pengesahan UU dalam rapat paripurna DPR. Parlemen dalam hal ini telah mengesahkan hasil revisi UU ITE melalui ketok palu rapat paripurna DPR pada 27 Oktober 2016.

Pengesahan UU ITE sekaligus menjadi penegasan yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun opini di ranah publik, terutama di media sosial. Di dalam UU ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian kepada seseorang, golongan, agama dan lain sebagainya yang meniimbulkan keresahan bagi orang lain. Dengan berlakunya revisi atas UU ITE ini maka kita semua dituntut untuk menjaga etika berbicara di ruang publik, termasuk dalam menggunakan media social agar tidak anda semuanya tidak terjerat UU ITE yang mulai berlaku pada hari ini 28 November 2016 diseluruh Nusantara.

Adapun Poin Revisi UU ITE Tersebut adalah :
  1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.
  2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.
  3. Selain itu juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
  4. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.
  5. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
  7. Menambahkan Right to be Forgotten, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  8. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Artikel Terkait

Menjaga Etika Berbicara Di Ruang Publik Dan Media Sosial Agar Tidak Terjerat UU ITE
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email