11 Agt 2015

Keluarga Mantan Presiden Soeharto Dihukum Rp 4,4 Triliun, Benarkah ?

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan negara Indonesia yang dikuasakan kepada Jaksa Agung RI tersebut mengajukan permohonannya untuk meminta ahli waris dari keluarga Matan presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar membayar Rp 4,4 triliun kepada negara Indonesia.
Kasus bermula saat Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar pada masa pemerintahan Presiden Kedua Indonesia tersebut. Dengan bermodalkan PP ini, Yayasan Supersemar sejak tahun 1976 menjabat hingga Soeharto berhenti , mendapatkan uang sebesar USD.420 juta atau setara dengan Rp.185 miliar.

Dana tersebut yang seharusnya untuk membiayai dana pendidikan rakyat Indonesia disalahgunakan dalam masa pememerintahan oleh keluarganya. Setelah Soeharto berhenti, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai oleh mantan Presiden Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada tanggal 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permintaan gugatan Kejagung tersebut dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD.105 juta dan setara dengan Rp.46 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta selatan tersebut menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada pada tanggal 19 Februari 2009 lalu.

Vonis hokum ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD 420 juta atau sama dengan USD 315 juta dan 75 persen x Rp.185.918.904 = Rp.139.229.178. Namun ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp.185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang diketok pada 28 Oktober 2010 ini yaitu hakim agung Dr.Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak dapat dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu mengakukan peninjauan kembali pada September 2013. Dalam PK ini, Jaksa Agung Basrief Arief memasukkan ahli waris keluarga Soeharto untuk bertanggung jawab karena Soeharto telah meninggal dunia. MA lalu mengabulkan permohonan pemohon PK yaitu Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap termohon tergugat HM Soeharto alias Soeharto (ahli warisnya) dkk. Putusan ini dilansir di website MA. Putusan ini diketok oleh Suwardi yang juga Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial dengan anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution. Vonis dengan nilai perkara sangat besar ini diketok pada 8 Juli 2015 lalu.

Lalu berapakah uang yang harus dibayar oleh keluarga mantan priseden Soeharto ini ?, Berdasarkan kurs pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, maka ahli waris mantan priseden Soeharto harus memberikan ganti rugi kepada negara senilai Rp.4,309 Milliar ditambah Rp.139 miliar sehingga totalnya menjadi Rp. 4,448 triliun berdasarkan berita yang disajikan oleh detik.com.


Terima Kasih Atas Kunjunganya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Anda


EmoticonEmoticon

Hosting Unlimited Indonesia